PERBANDINGAN PERUMUSAN DELIK PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

MESLOY, APRILINDA (2007) PERBANDINGAN PERUMUSAN DELIK PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERBANDINGAN_PERUMUSAN_DELIK_PERKOSAAN_MENURUT_KITAB.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Kejahatan perkosaan bukan merupakan jenis kejahatan yang baru, kejahatan tersebut sama tuanya dengan peradaban manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban maka delik perkosaan turut mengalami perubahan dengan berbagai modus operandi. Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui perumusan Delik perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2005 dan 2). Untuk menjabarkan kekurangan dan kelebihan RUU KUHP dengan KUHP tentang pengaturan delik perkosaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang didasarkan pada pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang relevan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan Bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum primer dan skunder dilakukan dengan metode deduktif, yang diawali dengan penyajian teori, setelah itu dikomparisasikan dengan kenyataan atau fakta kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menginventarisasikan perbandingan, kelebihan dan kelemahan rumusan delik perkosaan dalam KUHP dan RUU KUHP. Menurut pasal 285 KUHP bahwa : a). Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya unsur paksaan atau diluar kehendak wanita, b). Korban perkosaan tidak dibedakan berdasarkan criteria : usia, fisik maupun status (dewasa, anak-anak, kawin, belum kawin, dan lainnya), c). Sanksi minimal terhadap pelaku adalah pidana selama 1 hari, dan sanksi maksimal pidana selama 12 tahun d). Tidak mencantumkan perlindungan bagi korban perkosaan. Menurut pasal 423 RUU KUHP : a). Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan diluar nikah, b). Perkosaan dapat terjadi walauu tidak ada unsur paksaan c). Telah mencantumkan kriteria perbedaan korban berdasarkan : usia, fisik maupun status (dewasa, anak-anak, kawin, belum kawin, dan lainnya). d). Sanksi minimal terhadap pelaku adalah pidana selama 3 tahun maksimal adalah pidana 12 tahun

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 21 Jun 2012 07:26
Last Modified: 21 Jun 2012 07:26
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8976

Actions (login required)

View Item View Item