STUDI PERBANDINGAN TENTANG PELAKSANAAN MULTI LEVEL MARKETING DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Danial, Muhammad (2007) STUDI PERBANDINGAN TENTANG PELAKSANAAN MULTI LEVEL MARKETING DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
STUDI_PERBANDINGAN_TENTANG_PELAKSANAAN_MULTI_LEVEL.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Dengan perkembangan perekonomian yangkhususnya di dalam dunia bisnis melahirkan suatu system pemasaran Multi level Marketing yang dilakukan oleh mitra dengan membentuk jaringan secara bertingkat. Sistem ini banyak menjanjikan keuntungan dengan janji-janji besar, tetapi tidak sedikit pula orang yang telah berhasil menjalankan bisnis dengan sistem Multi Level Marketing tersebut. Mengingat Multi Level Marketing mempunyai prospek besar di Indonesia, terutama karena menjanjikan sumber daya manusia yang cukup banyak dan mengundang banyak pihak untuk mendirikan atau terjun ke perusahaan dengan sistem Multi Level Marketing Sebelum memutuskan terjun untuk menjadi anggota suatu perusahaan Multi Level Marketing alangkah baiknya terlebih dahulu apa dan bagaimana suatu MLM tersebut dijalankan, khususnya mengenai perjanjiannya, sebab akan mempengaruhi keterikatan para pihak dalam menjalankan suatu bisnis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan perjanjian dan bagaimana pula tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data interview dan observasi langsung ke perusahaan PT Ahad Net Malang, kemudian menganlisanya secara deskriptif komparatif atau dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa perjanjian perusahaan PT. Ahad net terlaksana dengan pengisian formulir permohonan keanggotaan oleh calon anggota/mitra. Perjanjian yang dilakukan mitra dengan pihak perusahaan PT. Ahad Net ini sebenarnya tidak sempurna, karena klausula yang tertera di dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Jadi dari perjanjian tersebut bukan untuk ditawarkan melainkan harus disepakati sebagai aturan yang mengikat mitra. Dari hukum positif, dalam hal ini tidak ada satu pihak yang dapat menggugat pihak lain, sehingga pada dasarnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dari hukum Islam sendiri menilai bahwa pejanjian tersebut merupakan perjanjian yang akadnya sudah jelas yaitu: termasuk perjanjian samasirah (pemakelaran), artinya mitra tersebut menjadi perantara antara konsumen calon distributor/masyarakat dengan perusahaan melalui perekrutan ataupun pembelian produk dari perusahaan. Perjanjian yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perjanjian tersebut tidak dipermasalahkan dan perjanjian tersebut adalah sah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 10 May 2012 03:28
Last Modified: 10 May 2012 03:28
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5002

Actions (login required)

View Item View Item