ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DITINJAU MELALUI PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Mlg)

Owning a house is a dream for everyone, but it becomes a nightmare when a consumer faces a developer with bad intentions, namely by neatly and secretly embedding their malicious intent in exoneration clauses. The rapid development of the business world that demands efficiency has given rise to this clause as a form of business responsibility for entrepreneurs. In the case of Number 41/Pdt.G/2024/PN.Mlg, which serves as the case study for this research, a housing consumer sued the developer in court due to unmet specifications that did not comply with the binding sales agreement (PPJB) between them. The losses suffered by the Plaintiff are a consequence of the existence of an exoneration clause that limits the developer's responsibility for the consumer's losses from the sold house. It is a debate whether the prohibition of exoneration clauses in the Consumer Protection Law applies absolutely and what is the appropriate resolution process for the Plaintiff to obtain compensation for their losses? The research method used by the author in this study is empirical legal research, with data collected including primary and secondary data through interviews and documentation techniques.
The results of this study, based on jurisprudences, indicate that the clause in the Binding Sales Agreement (PPJB) in case number 41/Pdt.G/2024/PN.Mlg can be declared invalid and null and void by law. However, not all exoneration clauses can be declared null and void absolutely, as stated in Article 18 of the Consumer Protection Law, but it depends on the judge's conviction regarding the causal relationship between the loss and the presence of an exoneration clause. Before entering into an agreement, it is essential for consumers to review each existing clause, supported by the active role of the National Consumer Protection Agency (BPKN), which conducts socialization for business actors and consumers regarding exoneration clauses that are still unfamiliar in society.

Memiliki rumah merupakan mimpi setiap orang, namun menjadi suatu mimpi buruk ketika seorang konsumen berhadapan dengan pengembang yang memiliki itikad buruk yakni dengan menuangkan niat jahatnya secara rapi dan tersembunyi dalam klausula eksonerasi. Melesatnya perkembangan dunia bisnis yang menghendaki efisiensi memunculkan adanya klausula ini sebagai bentuk tanggung jawab bisnis pelaku usaha. Dalam kasus perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Mlg yang menjadi studi kasus penelitian ini, seorang konsumen perumahan menggugat pengembang ke pengadilan karena adanya spesifikasi yang belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) keduanya, kerugian yang dialami Penggugat ini merupakan akibat dari hadirnya klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pengembang atas ruginya konsumen dari rumah yang diperjual belikan. Menjadi suatu perdebatan apakah larangan klausula eksonerasi dalam UU Perlindungan Konsumen berlaku mutlak dan bagaimana proses penyelesaian yang tepat bagi Penggugat untuk mendapatkan ganti kerugiannya? Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini dengan bertumpu pada yurisprudensi-yurisprudensi adalah bahwa klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) perkara nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Mlg dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, namun tidak semua klausula eksonerasi dapat dinyatakan batal demi hukum secara mutlak seperti Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, namun bergantung pada keyakinan hakim dengan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan hadirnya suatu klausula eksonerasi. Bahwa, sebelum melaksanakan suatu perjanjian, penting bagi konsumen untuk meneliti setiap klausula yang ada dengan diiringi peran serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang secara aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen berkaitan klausula eksonerasi yang masih awam di masyarakat.