TINJAUAN TERHADAP AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN ADAT DAYAK BENUAQ PADA PEMBAGIAN HARTA BENDA DAN HAK ASUH ANAK (STUDI DI KABUPATEN KUTAI BARAT)

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataan kehidupan berumah tangga sering kali ditemukan permasalahan yang berujung pada perceraian sebagai solusi terakhir. Di Kutai Barat, perceraian banyak diselesaikan melalui hukum adat Dayak Benuaq. Tujuan dari di lakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perceraian adat dayak benuaq dan akibat hukum apa yang muncul terhadap harta benda dan hak asuh anak. Penelitian yang dilakukan adalah dengan jenis penelitian hukum empiris. yakni penelitian yang berfokus pada fakta-fakta sosial. Penelitian ini dilakukan langsung kepada responden dalam upaya memperoleh data primer yang di dukung dengan data sekunder. Dalam suku adat Dayak Benuaq khususnya di kabupaten Kutai Barat mayoritas masyarakat setempat yang dimana dalam acara perkawinan masyarakat adat Dayak Benuaq melakukan perkawinan adat dan juga perkawinan agama. Adapun kesimpulan yang di dapatkan bahwa proses perceraian di mulai dari adanya telak, lalu lembaga adat menerima telak, sidang adat, rujuk/berpisah dan terakhir adalah penjatuhan denda adat dan terhadap harta benda dapat di bagi dua, di kuasai salah satu secara keseluruhan atau diserahkan kepada anak, kemudian terhadap hak asuh anak diberikan kepada Ibu apabila anak masih menyusui dan di bebankan kepada anak untuk memilih akan di asuh siapa ketika sudah mengerti.