IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Kantor Badan Zakat Daerah Kabupaten lombok Timur)

Rahman Hakim, Didik (2007) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pada Kantor Badan Zakat Daerah Kabupaten lombok Timur). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLEMENTASI_PERATURAN_DAERAH_KABUPATEN_LOMBOK_TIMUR_NO.pdf

Download (152kB) | Preview

Abstract

Kabupaten Lombok Timur mencoba membuat suatu terobosan terbaru dengan menggali sumber pendanaan secara syariah yaitu melalui Perda Zakat Profesi. Melalui Perda ini setiap PNS yang beragama islam diwajibkan untuk membayar Zakat Profesi sebesar 2.5% dari gaji yang mereka terima. Dana zakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber utama menyantuni fakir miskin di Lombok Timur dalam rangka keluar dari kemiskinan. Dengan adanya perda tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, padahal sesungguhnya tidak perlu terjadi sekiranya semua menyadari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dewasa ini yakni kemiskinan dan keterbelakangan. Penerapan zakat profesi yang terjadi di Lombok Timur layak dicermati agar tidak berulang di tempat lain. Bahwa suatu kebijakan publik yang motifnya baik sekalipun bila tidak dikelola secara cermat tidak hanya beresiko gagal tetapi dapat pula menjadi bumerang bagi yang menjalankannya. Ini terjadi karena efektifitas kebijakan di sektor publik tergantung sungguh pada kemampuan pelaku kebijakan mengatasi berbagai masalah yang dapat menghambat diterimanya kebijakan itu oleh publik Dalam hal pengumpulan dana zakat Bazda Kabupaten Lombok Timur dinilai kurang berhasil, sebab selama ini yang menopang seluruh dana zakat berasal dari potongan gaji (khususnya guru sebesar 2.5 %) yang ada diwilayah Kabupaten Lombok Timur hal inilah yang mejadi kontropersi sampai sekarang ini yang menyebabkan banyak guru yang mogok mengajar dan meliburkan anak muridnya. Para guru yang memrotes Perda Zakat belakangan diketahui mencari perlindungan kepada anggota DPRD Lotim. Namun, Bupati Lotim Ali bin Dahlan menanggapi kekhawatiran para guru tersebut dengan mengatakan pihaknya tidak akan memecat atau memutasikan para guru yang meminta perlindungan kepada Dewan Lebih dari tujuh ribu guru anggota PGRI Lombok Timur menuntut Perda Lotim Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat agar diamandemen. Perda yang diaplikasikan di lapangan dengan wujud pemotongan 2,5 persen gaji PNS dan guru negeri itu, membuat para guru marah, mereka keberatan gaji dipotong serta tak ikhlas berzakat. Salah satu terobosan terbesar pemerintah Kabupaten Lombok Timur dibidang ekonomi paska Implementasi otonomi daerah adalah ditetapkannya penarikan dan pengelolaan zakat profesi sebesar 2,5% melalui Peraturan Daerah No 9 tahun 2002.tetapi karena hal ini merupakan terobosan kebijakan yang cukup repolusioner dan juga karena bersentuhan langsung dengan hukum-hukum syar’i dalam lingkup keyakinan keagamaan (Islam) maka mau tidak mau akan mendatangkan kontoversi sebagai suatu dari sebuah pilihan politik, apakah secara kebijakan ia populer atau tidak dimata masyarakat yang menjadi objek sasaran kebijakan tersebut. xi Metodelogi Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif, yakni metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa ssekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menelaah fenomena atau kenyataan sosial dalam suasana yang berlangsung secara wajar (alamiah), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratories. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini:. Perda Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat memiliki kelemahan diantaranya adalah kurangnya pasal yang mengatur tentang sanksi bagi Muuzaki yang tidak membayarkan zakat. Diharapkan agar Pemerintah Lombok Timur mengamandemen beberapa pasal mengenai sanksi yang jelas dan dapat memaksa para Muzaki mengeluarkan zakat, karena zakat bukanlah berdasarkan keikhlasan tetapi lebih pada keharusan yang harus di bayar. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan pada penelitiaan yang telah penyusun lakukan dalam menyusun Skipsi dengan judul “Implementasi Perda Kabupaten Lombok Timur No 9 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)” maka dapat diambil kesimpulan, pengimplementasian Peraturan Daerah no 9 Tahun 2002 oleh Bazda (Badan Amil Zakat Daerah) sudah cukup baik, walaupun dalam teknisnya terdapat beberapa permasalahan, diantaranya kurang manpunya pengumpulan dana zakat diluar dari sektor pegawai negri sipil/PNS, dan belum terdapatnya sosialisasi dan pelaporan yang rutin kepada masyarakat luas.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 27 Jun 2012 03:02
Last Modified: 27 Jun 2012 03:02
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9751

Actions (login required)

View Item View Item