REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI KOTA PROBOLINGGO (Studi di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Di Kota Probolinggo)

Wendra Yanti, Riris (2007) REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENINGKATAN INVESTASI DI KOTA PROBOLINGGO (Studi di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Di Kota Probolinggo). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
REFORMASI_PELAYANAN_PUBLIK_DALAM_RANGKA_PENINGKATAN_INVESTASI_DI_KOTA_PROBOLINGGO.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Reformasi memberi harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Harapan tersebut dihubungkan dengan menguatnya kontrol masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian pemerintah dapat meningkatkan investasi/pendapatan daerahnya dengan baik dan pada akhirnya akan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat karena dapat mencerminkan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang mendorong ke arah terciptanya keragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan maupun perkembangan daerahnya sendiri dengan Undang-Undang dan peraturan daerah yang berlaku guna untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerahnya demi tercapainya pembangunan nasional. Dalam meningkatkan investasi di Kota Probolinggo yang digunakan dalam Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 menarik investasi dalam negeri karena hanya daerah-daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi yang dapat memberikan pelayanan prima yang menjadi pilihan utama investor dalam melakukan investasi. Perubahan dalam reformasi merupakan syarat mutlak, perubahan pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena perubahan tersebut secara signifikan yang melibatkan seluruh masyarakat harus mengetahui adanya perubahan atau perkembangan daerahnya sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku. Dengan melalui otonomi pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang konduktif. Pelayanan publik sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan atau tata cara yang telah ditetapkan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 18 Jun 2012 03:21
Last Modified: 18 Jun 2012 03:21
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/8249

Actions (login required)

View Item View Item