TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TENTANG PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKANTINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PEMISAHAN POLRI DENGAN TNI (Studi di Polresta Malang)

ZAMZANI, EDISON (2007) TINJAUAN YURIDIS KOMPARATIF TENTANG PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKANTINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PEMISAHAN POLRI DENGAN TNI (Studi di Polresta Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_KOMPARATIF_TENTANG_PENANGANANTERHADAP_ANGGOTA_POLRI.pdf

Download (163kB) | Preview

Abstract

Fokus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum Polri khususnya dalan hal Peradilan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebelum dan sesudah pemisahan Polri dengan TNI sehubungan dengan dikeluarkannya TAP MPR No VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000? Serta bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri? Ide awal Penulisan Hukum/Skripsi ini berawal dan di latarbelakangi dengan banyaknya kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dimana itu terjadi karena tidak semua anggota Polri mau mentaati dengan sungguh-sungguh peraturan-peraturan yang menyangkut peraturan disiplin dan kode etik yang telah ditetapkan bagi seluruh anggota Polri. Bahkan dalam kenyataanya terdapat oknum-oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dihubungkan dengan adanya pemisahan antara Polri dengan TNI maka Penulis tertarik untuk mengetahui Peradilan manakah yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis komparatif dimana Penulis melakukan perbandingan mengenai ketentuan hukum tentang Peradilan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebelum dan sesudah diterbitkannya TAP MPR No. VI/MPR/2000 serta TAP MPR No. VII/MPR/2000. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu bahwa sebelum adanya TAP No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 dimana Polri masih menjadi satu bagian dari ABRI, maka Peradilan bagi angota Polri yang melakukan tindak pidana adalah masih tunduk pada peradilan militer sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana adalah realisasi dari Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997. Sedangkan setelah diterbitkannya TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara RI serta TAP MPR No.VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara RI dan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI maka Anggota Polri melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Dengan adanya kewenangan Peradilan umum dalam memeriksa dan memutus Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri maka dengan demikian penyidiknya adalah dari Polri sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan sikap subyektifitas dari penyidik dan adanya semangat membela korpsnya. Kata kunci : Yuridis Komparatif, POLRI, Pemisahan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 15 Jun 2012 03:19
Last Modified: 15 Jun 2012 03:19
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/7920

Actions (login required)

View Item View Item