TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI INDONESIA (Studi Komparasi Terhadap Rumusan dan Ancaman Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi)

Agustin, Sofia (2006) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DI INDONESIA (Studi Komparasi Terhadap Rumusan dan Ancaman Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_NORMATIF_TERHADAP_TINDAK_PIDANA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Kejahatan kesusilaan sangatlah banyak jenisnya, dari mulai hubungan sesama jenis yang melibatkan lelaki dan lelaki (Homoseksual) ataupun perempuan dan perempuan (Lesbi), pemerkosaan, pedhofilia (Lelaki dewasa dengan korban perempuan dibawah umur), pelacuran anak, kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan anak dan perempuan dewasa atau bahkan kekerasan seksual dalam rumah tangga walaupun bias jadi pelaku tidak selalu laki-laki akan tetapi perempuan. Kejahatan pada kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya: pemerkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini. Pornografi dan pornoaksi sendiri merupakan sebuah konsep yang akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda-beda pada setiap individu. Dimana hal ini, juga turut berimbas pada berbedanya cara pandangan dan menyikapi fakta-fakta tentang adanya pornografi dan pornoaksi di Indonesia. Pengaturan tentang pemidanaan mengenai pornografi dna pornoaksi baik dalam hokum positif Indonesia ataupun dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sangatlah beragam jenisnya, hal ini sangatlah bergantung pada subyek (pelaku) dan obyek (tindak pidana) yang dilakukan. Berdasar atas ketidaktegasan dalam penyebutan istilah pornografi dan pornoaksi dan tindak unifikasinya ketentuan hokum tentang pornografi dan pornoaksi tersebut akan semakin membingungkan para aparat penegak hokum untuk memberantas kasus-kasus yang terkategorikan pornografi dan pornoaksi. Tindak pidana ini paling banyak menimbulkan kesulitan dan penyelesaian baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap keputusan. Selain kesulitan dalam batasan juga kesulitan dalam pembuktian, misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Metode penulisan tugas akhir ini menggunakan metode diskriptif normative, yang mana hasil penelitian/penulisan diambil dari berbagai ketentuan perundang-undangan dalam hokum positif Indonesia. Rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi serta pendapat-pendapat para ahli yang bertujuan agar didapatkan kesimpulan yang mendekati kebenaran. Pengaturan tentang pornografi dan pornoaksi, apabila dilihat dalam ketentuan hokum positif Indonesia, yakni KUHP, Undang-undang No.40 Tahun 1999, Tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia, angka 4, Undang-undang No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang No. 8 Tahun 1992, Tentang Perfilman, Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak serta dalam Rancangan Undang-undang anti Pornografi dan Pornoaksi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 01 Jun 2012 02:36
Last Modified: 01 Jun 2012 02:36
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6322

Actions (login required)

View Item View Item