PERANAN KETERANGAN AHLI PADA PROSES PERADILAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Blitar Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM)

AFSARI, PURWATI (2006) PERANAN KETERANGAN AHLI PADA PROSES PERADILAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Blitar Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERANAN_KETERANGAN_AHLI_PADA_PROSES_PERADILAN.pdf

Download (144kB) | Preview

Abstract

Meski tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru, namun peradilan tindak pidana korupsi bisa dikatakan sebagai fenomena baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Bergulirnya orde reformasi seraya bergulir pula proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dari pengamatan penulis tercatat beberapa kasus korupsi semasa orde reformasi bergulir seperti kasus Bulok Gate yang melibatkan Akbar Tanjung dengan Vonis hukuman 3 tahun penjara yang dalam kasasi diputus bebas, Dadang Sukandar, Winfried Simatupang yang masing masing menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan, Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali yang dalam Putusan Pengadilan Tinggi membebaskan Syahril Sabirin dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Probo Soetedjo dalam kasus Hutan Tanaman Industri (HTI) yang divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang lain baik yang sudah disidangkan maupun yang akan disidangkan. Dalam penulisan hukum ini penulis mengetengahkan judul Peranan Keterangan Ahli Pada Proses Peradilan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Blitar Drs H.Imam Muhadi MBA,MM). Objek penelitian sekaligus permasalahan dalam penulisan hukum disini adalah fakta-fakta apa yang terungkap dalam keterangan ahli di persidangan serta apakah keterangan ahli adalah faktor yang signifikan dalam putusan hakim terhadap kasus karupsi terdakwa Drs H.Imam Muhadi MBA,MM. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yaitu sebuah pendekatan dari sumber-sumber kepustakaan. Namun dalam hal ini penulis tidak menutup kemungkinan adanya sumber-sumber penelitian yang didapat dari informan secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan tiga ahli yang diajukan kepersidangan yaitu Drs. Edy Sulistiono (ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum), dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH serta Wijaya, SH. MH yang keduanya diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Keterangan Edy Sulistiono cenderung memberatkan Terdakwa Drs H.Imam Muhadi MBA,MM. serta bernilai sangat esensial dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Drs H.Imam Muhadi MBA,MM. Hal ini disebabkan karena keterangan ahli Edy Sulistiono mempunyai kesesuaian dengan keterangan para saksi dan fakta-fakta hukum dipersidangan sementara keterangan ahli Nyoman Serikat Putra Jaya dan Wijaya hanya memberikan keterangan secara umum tentang penerapan hukum dalam kasus yang disidangkan tanpa memberikan pembelaan secara langsung kepada Terdakwa. Namun demikian keterangan kedua ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ini bukan berarti tidak bernilai esial sama sekali. Dalam hal-hal tertentu meskipun keterangannya dimentahkan oleh hakim dipersidangan namun cukup memberikan arahan bagi pengetahuan hakim dalam menerapkan hukum terhadap kasus korupsi Terdakwa Drs H.Imam Muhadi MBA,MM. ini. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah bahwa pada prinsipnya keterangan ahli mempunyai peran penting dalam mengngkap tindak pidana korupsi di Indonesia, serta merupakan faktor signifikan terhadap putusan hakim dalam memeriksa kasus korupsi meski adakalanya keterangan ahli ada yang dimentahkan oleh hakim dalam putusan. Ahli yang diajukan kepersidangan adalah Ahli yang tidak independent. Keberadaannya selalu berada pada posisi tawar fihak yang mengajukannya kepersidangan sehingga hal apa yang diterangkan selalu sedapat mungkin dapat memperkuat alasan yang dikehendaki fihak yang mengajukan. sehingga dalam praktek keterangan ahli cenderung memberatkan atau meringankan terdakwa. Hal ini menurut hemat penulis cenderung merancuhkan posisi ahli sebagai ahli atau sebagai saksi. Oleh karenanya penulis menyarankan agar hal-hal yang terkait dengan ahli diatur secara jelas dalam Undang-undang.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 26 May 2012 02:14
Last Modified: 26 May 2012 02:14
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5928

Actions (login required)

View Item View Item