MEKANISME EKSEKUSI TERHADAP PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Sri Handayani, Eka (2006) MEKANISME EKSEKUSI TERHADAP PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
MEKANISME_EKSEKUSI_TERHADAP_PENGGABUNGAN_PERKARA.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Latar belakang atau alasan pemilihan dari judul skripsi ini adalah bahwa di dalam KUHAP, salah satu pasalnya yakni pasal 98 KUHAP mengatur mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Hal ini menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Karena proses peradilan perkara perdata (gugatan ganti kerugian) dapat disatukan atau digabung dalam perkara pidana. Sedangkan mengenai tata cara bagaimana penggabungan gugatan ganti kerugian ataupun pelaksanaan putusan hakim terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, KUHAP tidak mengaturnya secara mendalam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahuinya. Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme eksekusi terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana? Serta Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat eksekusi terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut? Metode yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu dengan memaparkan segala data dan informasi yang diperoleh penulis baik dari data sekunder yang kemudian dianalisis sehingga dapat mendukung dan melengkapi obyek kajian penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dari responden diperoleh hasil sebagai berikut : mengenai mekanisme eksekusi terhadap penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dilaksanakan secara terpisah yakni mengenai perkara pidananya diselesaikan menurut tata cara pidana sebagaimana biasanya, sedangkan mengenai eksekusi gugatan ganti kerugiannya dilaksanakan berdasarkan tata cara perdata. Mengenai pelaksanaan putusan pidananya dalam penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dilaksanakan oleh jaksa setelah pengadilan mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Putusan dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, jaksa harus membuat Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan. Mengenai pelaksanaan putusan ganti kerugian dalam penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dilaksanakan oleh panitera berdasarkan tata cara pelaksanaan putusan perdata. Dan sama dengan pelaksanaan putusan dalam perkara pidana, pelaksanaan putusan dalam perkara gugatan ganti kerugian ini juga harus disertai dengan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan. Di Malang sendiri jarang ditemukannya kasus penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Hal ini diduga karena masyarakat sendiri tidak mengetahui bahwa gugatan ganti kerugian dapat digabung kedalam perkara pidana, selain itu dikarenakan kurang aktifnya jaksa penuntut umum dalam mengajukan gugatannya. Masih banyaknya faktor-faktor yang menghambat eksekusi terhadap gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana membuat proses eksekusi tidak berjalan maksimal. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain adalah : Jika pihak yang dimintai ganti rugi merupakan orang yang tidak mampu membayar ganti rugi, dan karena ketidakmampuannya tersebut, maka terdakwa atau pihak yang dimintakan ganti kerugian lebih memilih untuk mendapatkan hukuman badan, walaupun sebenarnya tidak dapat dilaksanakan, dalam eksekusi tersebut tidak ada sanksi bila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian tersebut, pelaksanaan dari putusan terhadap perkara penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dilakukan secara terpisah. Yakni terdiri dari putusan pidana dan putusan ganti kerugian, sehingga membuat pelaksanaan putusan pada perkara gugatan ganti kerugian tidak terlaksana secara maksimal. Selain itu Majelis Hakim / Hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian immateriil, sehingga tidak efisien, dan karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assesor, maka pada setiap putusan perdatanya, pihak korban / penggugat dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 18 Jul 2012 04:30
Last Modified: 18 Jul 2012 04:30
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12356

Actions (login required)

View Item View Item