TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG STRATEGI PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME Dr. Ashari (di Densus 88 Polda Jatim)

THONY PUTRA, GERRY (2006) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG STRATEGI PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME Dr. Ashari (di Densus 88 Polda Jatim). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_TENTANG_STRATEGI_PENANGKAPAN.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus teror di Indonesia. serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti itu membuat terang tindak pidana teror yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kepolisian memerlukan taktik dan seni tersendiri yang dapat diperoleh baik dari pengalaman kecakapan maupun inisiatif dari penyidik yang bersangkutan dengan bantuan ilmu pengetahuan lain. hingga akhirnya kepolisian mendapatkan titik terang dan berhasil menemukan dan menangkap tersangka yaitu Dr Ashari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yuridis penanggulangan tindak pidana terorisme, mengetahui strategi penangkapan terorisme Dr ashri yang dilakukan oleh polri dan mengidentifikasi kendala dan upaya dalam penangkapan Dr ashari. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, khususnya hasil-hasil wawancara dengan anggota Detasemen Khusus 88 anti teror serta data pendukung lainnya termasuk dari internet. Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara yuridis peraturan perundang-undangan untuk melindungi keamanan negara dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri, secara umum telah ada. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Perpu No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Perpu No.2 tahun 2002 tentang pemberlkuan Perpu No.1 tahun 2002 pada kasus peledakan bom di Bali, UU No.15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2002 menjadi Undang-undang, dan selanjutnya UU No.16 Tahun 2003 yang menetapkan Perpu No.2 tahun 2002 menjadi undang-undang juga. Dengan penetapan kedua Perpu di atas maka kedudukan secara hukum kedua Peraturan Pemerintah tersebut menjadi lebih kuat. 2. Strategi penangkapan yang diterapkan Polri dalam melakukan penangkapan adalah dengan menerjunkan para intelejen terlatih (anggota Detasemen 88) untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keberadaan para tersangka terorisme, memerintahkan seluruh jajaran Polda di Indonesia terutama anggota Detasemen 88 untuk melakukan pengawasan dan pengintaian secara ketat terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai kaki tangan Dr. Azahari dan Noordin M. Top, memasang beberapa foto DR. Azahari dan Noordin M. Top lengkap dengan berbagai bentuk penampilan wajah yang digunakan untuk menyamarkan diri yang dipasang di tempat-tempat umum. Dan hadiah sebesar 1 Milyard Rupiah bagi masyarakat yang dapat memberikan keterangan, melakukan operasi di jalur-jalur yang diperkirakan digunakan sebagai lalu-lintas perpindahan para teoris terutama para tokoh utamanya, dari hasil operasai tersebut Polri mendapatkan informasi tentang keberadaan DR. Azahari di Batu Malang, Mabes Polri memerintahkan Densus 88 Polda Jawa Timur untuk melakukan pengintaian sampai dengan penggerebekan oleh Densus 88 Mabes Polri dibantu oleh Densus 88 Polda Jawa Tengah pada bulan November 2005 seminggu setelah perayaan Idul Fitri 1426 H, DR. Azahari berhasil ditangkap meskipun tewas ditempat setelah bunuh diri dengan meledakkan bom di rumah kontrakannya tersebut bersama seorang kaki tangannya yang belakang diketahui bernama Arman. 3. Beberapa kendala utama yang menghambat penangkapan DR. Azahari Husein antara lain Keterbatasan dana dan peralatan, Keterbatasan sumber daya manusia, Jaringan teroris yang terorganisir secara rapi sehingga Polri mengalami kesulitan dalam memutus jaringan tersebut, anggota-anggota dari jaringan teroris ini sudah terlatih dan sangat militan, perekrutan terhadap anggota baru yang kebanyakan adalah kaum muda terus berlanjut dan hal ini tidak mudah dideteksi oleh pihak aparat sehingga jaringan ini akan terus berkembang meskipun beberapa di antara anggotanya tertangkap atau tewas oleh pihak aparat, dukungan dana yang besar kepada organisasi teroris dari simpatisan dalam menunjang aksi terornya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 14 Jul 2012 07:29
Last Modified: 14 Jul 2012 07:29
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12083

Actions (login required)

View Item View Item