ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/PN.JKT.PST.)

Perkawinan akan menjadi tanpa kendala secara hukum bilamana dilakukan oleh para pihak yang memeluk agama dan kepercayaan yang sama, namun menjadi suatu kendala bilamana agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak berbeda. Perbedaan agama para pihak terjadi pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., dimana dalam hal ini pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam. Dalam penetapan sebagaimana dimaksud, hakim memberikan penetapan berupa perintah kepada instansi pencatat perkawinan untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Seharusnya perkawinan beda agama sudah sepatutnya tidak dapat disahkan dan dicatatkan karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan berlandaskan ketentuan tersebut perkawinan beda agama juga bertentangan dengan hak asasi manusia terutama terkait hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Oleh sebab itu sudah pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar dikarenakan hakim dalam hal ini mempertimbangkan ketentuan mengenai hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah secara tidak cermat, sehingga justru mencederai nilai-nilai hak asasi manusia.