PERLINDUNGAN HUKUM WARIS ANAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU MINANGKABU

Hukum adat Minangkabau melarang perkawinan antar suku, yang disebut Perkawinan Sasuku.Pemberian sanksi terhadap larangan kawin sasuku juga ditemukan pada masayarakat hukum adat di Koto Gadang, namun walupun sanksi telah diberikan tidaklah dapat menjamin aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adanya beberapa sanksi, salah satunya sanksi pengusiran yang mengakibatkan putusnya hak mewarisi anak dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Tokoh adat ataupun masyarakat Minangkabau di Koto Gadang, dan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundangundangan terkait. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana Tinjauan perlindungan hukum waris terhadap anak dalam perkawinan sesuku masyarakat Minangkabau ? 2). Bagaimana Anjuran-ajuran dan Larangan Perkawinan Dalam Adat masyarakat Minangkabau ? 3). Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Hukum Adat Dalam Pelarangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau? Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; 1). Dalam garis keturunan ibunya, setiap anak akan memperoleh hak waris terhadap harta pusaka yang memiliki nilai tinggi secara langsung. Sementara itu, hak waris terhadap harta pusaka yang memiliki nilai rendah diperoleh dari garis keturunan ayahnya, dengan pengecualian yang telah ditetapkan. Pengecualian tersebut berlaku apabila tidak ada lagi pihak yang memenuhi syarat untuk menerima warisan dari harta pusaka yang memiliki nilai tinggi tersebut. 2). Penjelansan secara deskriftif tentang anjuran-anjuran dan larang dalam perkawinan adat Minangkabau. 3). Memberikan penjelasan tentang Nilai- nilai Yang Terkandung Dalam Hukum Adat Dalam Pelarangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau.
Kata Kunci: Sasuku, Perkawinan Sasuku, Masyarakat Adat Minangkabau