IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PRESIDENSIAL THRESHOLD PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN

Presidensial Threshold dijadikan acuan dalam penentuan pencalonan presiden dan wakil presiden. Persentase tersebut diperoleh melalui jumlah kursi di DPR sebanyak 20% dan jumlah suara sah nasional dengan jumlah 25%. Namun presentase yang digunakan terlalu besar, sehingga membatasi partisiasi politik dan menyebabkan ketidak adilan bagi partai-partai kecil karena harus berkoalisi dengan partai besar yang mempunyai kuasa dan suara yang tinggi. hal tersebut bisa memicu praktik oligarki dan tidak sejalan dengan sistem check and balance yang dijadikan prinsip dalam pemerintahan presidensial
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan penelitian secara konsep (conseptual approach), dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan telaah UU yang terkait kemudian dianalisa menggunakan penafsiran hukum sistematis dan sosiologis. Objek kajian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 serta Teori keadilan milik John Rawls sebagai pisau analisisnya.
Hasil penelitian yang didapatkan adalah, PT yang tercantum dalam pasal 222 UU a quo tidak sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. PT juga membatasi tidak menciptakan keadilan, karena konsep keadilan yang dianut John Rawls adalah semua harus memiliki hak yang sama dan tidak boleh mengesampingkan kaum yang minoritas. Dalam artian partai-partai kecil juga punya hak yang sama dengan partai besar.