PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ATAS PENUTUPAN PERUSAHAAN AKIBAT DILAKUKANNYA RELOKASI PERUSAHAAN

Relokasi perusahaan merupakan memindahkan perusahaan dari tempat yang sebelumnya ke tempat yang baru dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kementerian bidang Ketenagakerjaan. Terjadinya Relokasi perusahaan akan mengakibatkan dampak buruk bagi Pekerja/Buruh, salah satunya Pemutusan Hubungan Kerja. Pada akhir tahun 2023 terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan Relokasi ke daerah yang memiliki upah minimum lebih rendah, sehingga hal itu akan berdampak bagi banyak orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja perusahaan yang melakukan Relokasi, dengan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini, peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengatur mengenai bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja akibat Relokasi, undang-undang hanya menjelaskan tentang definisi Relokasi. Sehingga dalam hal ini terdapat kekosongan hukum ketika Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja akibat Relokasi, begitupun Pekerja/Buruh tidak memiliki perlindungan terkait dengan hak-haknya yang wajib dipenuhi oleh Pengusaha. Dilain itu, undang-undang telah menentukan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi yang diikuti Penutupan Perusahaan atau tidak diikuti Penutupan Perusahaan akibat mengalami kerugian. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan efisiensi diikuti dengan Penutupan Perusahaan akibat mengalami kerugian juga memberikan kompensasi yang nominalnya lebih sedikit dibandingkan dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun, mengundurkan diri, atau perusahaan sedang dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.