ANALISIS KOMPARATIF PEMUTUSAN KONTRAK KOMERSIAL DI AFGHANISTAN DAN INDONESIA

Penelitian ini mengkaji pemutusan kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia.
Penelitian ini menggali implikasi hukum pemutusan kontrak di Afghanistan dan
Indonesia, memberikan wawasan berharga bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan
akademisi hukum komersial. Afghanistan dan Indonesia memiliki sistem hukum
yang berbeda, terbentuk oleh sejarah, budaya, dan politik masing-masing.
Meskipun keduanya mengakui hukum Islam, Afghanistan memiliki lanskap yang
berbeda dengan latar belakang sosial politik yang rumit dan iklim ekonomi yang
berubah dengan cepat. Hukum kontrak komersial berkaitan dengan pembuatan,
pelaksanaan, dan penegakan kontrak. Hal tersebut melibatkan kesepakatan antara
dua pihak atau lebih untuk pertukaran barang, jasa, atau hak keuntungan. Penelitian
ini menggunakan pendekatan hukum normatif legislatif untuk menganalisis
pemutusan kontrak di Afghanistan dan Indonesia, dengan memeriksa kategori
hukum, literatur terkait, serta undang-undang dan sumber-sumber otoritatif untuk
pemahaman aturan kontrak bisnis. Kontrak komersial di Afghanistan dan Indonesia
dapat diputuskan jika berakhir karena force majeure. Di Afghanistan, kontrak dapat
dibatalkan jika ditetapkan oleh pengacara tak berwenang, sedangkan di Indonesia,
pemutusan kontrak harus diputuskan oleh hakim. Pembatalan kontrak komersial di
Afghanistan dan Indonesia bisa menimbulkan kewajiban hukum seperti
pengembalian keadaan semula, pembayaran ganti rugi, atau pemulihan kerugian.
Konsekuensinya bervariasi tergantung pada faktor kasus dan hukum yang berlaku.