TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PEMIDANAAN BERBASIS KEADILAN

Korupsi sebagai tindak pidana yang peristiwanya masih sangat tinggi di Indonesia telah mengakibatkan negara banyak mengalami kerugian yang bersifat anggaran dan bersifat waktu. Tindak Pidana Korupsi kini statusnya telah sejajar dengan extraordinary crime berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tersebut yaitu dengan cara Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.Adapun fokus yang diteliti dalam peneliti ini yaitu tentang Bagaimana Pemberlakuan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pemidanaan Berbasis Keadilan dan Bagaimana Penyitaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang mana penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan fakta hukum yang berdasarkan norma hukum yang ada. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia Prosedur Penyitaan Aset di Indonesia pada saat ini diatur di Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengaturan lebih lengkap terkait dengan Penyitaan Aset berada di Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 38B. Dengan pengaturan yang sudah ada tersebut Indonesia masih memiliki berbagai kendala. Dengan adanya Perampasan Aset yang dilakukan pada Proses Penyidikan memiliki tujuan agar Aset yang sudah disita dan/atau diblokir oleh Jaksa tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan oleh tersangka. Merampas hasil aktivitas ilegal dari para pelaku kejahatan dan mencegah mereka menggunakan hasil kejahatannya, mematahkan finansial sindikat dan kartel kejahatan.