Penyelesaian Hukum Terhadap Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Akibat Dicabutnya Izin Usaha Oleh OJK Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Penelitian ini fokus pada penyelesaian hukum terhadap pemegang polis pada perusaaan asuransi jiwa akibat dicabutnya izin usaha oleh OJK dalam perspektif kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis jika perusahaan asuransi dicabut izin usaha oleh OJK dan Apakah penyelesaian hukum bagi pemegang polis dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis. Studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum memakai studi pustaka juga studi dokumen dan ditelliti dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah selaku OJK mengeluarkan peraturan LAPS-SJK untuk para pihak dapat menyelesaikan permasalahan hukumnya. Adapun proses penyelesaian yang diberikan LAPS-SJK dapat ditempuh dengan dua cari yakni secara mediasi dan arbitrase. Dan jika ditinjau dari aspek kepastian hukum proses penyelesaian melalui mediasi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dikarenakan hasil dari mediasi juga bisa disengketakan oleh salah satu pihak. Sementara proses arbitrase melalui LAPS-SJK sudah memberikan kepastian hukum dikarenakan hasil dari arbitrase bersifat win-lose. Akan tetapi dampak dari hasil arbitrase bisa menimbulkan hubungan ketidakbaikan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.