IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA ( SISKEUDES ) DALAM TATA KELOLA KEUANGAN ( Studi kasus di Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan )

Pemberian dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berjumlah besar ke tiap-tiap desa yang berada di kabupaten/kota masing-masing provinsi di Indonesia selama 5 tahun periode APBN, menuntut desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terkait asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Aplikasi Sistem keuangan Desa (SISKEUDES) dirancang untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengelolan keuangan desa. Terdapat
beberapa kendala dalam mengimplementasikan SISKEUDES ini seperti sumber daya manusia yang belum memadai karena tiap aparatur desa tidak semuanya tentang SISKEUDES ini, serta belum mempunyai prosedur serta dukungan dari sarana dan prasarana dalam tata kelola keuangan
Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam tata kelola keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngiliran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti, menggunakan indikator George C. Edwards III yakni : Komunikasi, dalam indikator komunikasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) dan masyarakat sudah berjalan baik yang dilakukan melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dimana setiap kegiatan
masyarakat dan BPD selalu terlibat, akan tetapi komunikasi antara pemerintah dengan dinas PMD hanya berjalan satu arah. Sumber daya, dalam ini sumber daya manusia yang ada di Desa Ngiliran masih minim terhadap penggunaan aplikasi ini, penggunaan laptop yang merupakan anggaran desa dan bukan dari pemerintah daerah dan jaringan internet yang tidak stabil. Disposisi, sikap dari para pelaksana khususnya dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik namun tingkat insentif yang diberikan masih belum cukup dengan tanggung jawab yang diberikan. Struktur Birokrasi, aparatur desa sudah menjalan tugas dan fungsinya masing – masing dan perlunya SOP dalam pengelolaan keuangan desa agar keuangan desa menjadi lebih baik