Anggraeni, Lolyta Aruliana (2024) Analisis Yuridis Normatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
PENDAHULUAN.pdf
Download (4MB) | Preview
BAB I.pdf
Download (472kB) | Preview
BAB II.pdf
Download (823kB) | Preview
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (624kB) | Request a copy
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (96kB) | Request a copy
Abstract
Penelitian dilakukan untuk (1) mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusa Nomor : 127/Pid.Sud/2022/PN Bdw, (2) Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Pancasila. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan jenis pendekatan konsep Keadilan, dan pendekatan kasus yakni Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian menghasilkan (1) Putusan Hakim pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso pada Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa Erwindo Hertanto Bin Edi Hertanto dalam hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim menggunakan Pasal 296 KUHP dalam memberikan putusannya. Pemberian hukuman pidana bagi Terdakwa Erwindo Hertanto Bin Edi Hertanto terkesan mengesampingkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang seharusnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai undang-undang khusus. (2) Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang harus berdasarkan nilai-nilai pancasila, berdasarkan prinsip objektivitas, asas musyawarah dan menghindari konflik horizotal. Maka dari itu, sebelum memutus suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya memperhatikan indikator nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur dan juga sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia. Demi terwujudnya suatu keadilan, Majelis Hakim sebagai penegak hukum, wajib halnya memutus suatu perkara yang adil dan transparan. Dengan tidak mengesampingkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang Khusus, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan, sehingga pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatannya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Student ID: | 202010110311331 |
Keywords: | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keadilan Pancasila |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law (74201) |
Depositing User: | 202010110311331 lolytaruliana |
Date Deposited: | 20 Mar 2024 09:31 |
Last Modified: | 20 Mar 2024 09:31 |
URI: | https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4882 |