MAKNA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN FILOSOFI NILAINILAI BELOM BAHADAT SUKU DAYAK KALIMANTAN TENGAH

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk memahami makna netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan nilai-nilai Belom Bahadat suku Dayak Kalimantan Tengah dan Mendiskripsikan pergeseran makna netralitas sehingga mempengaruhi tindakan ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan filosofi nilai-nilai Belom Bahadat suku Dayak Kalimantan Tengah. Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial Max Weber, dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Alat analisis data yang digunakan adalah teori makna birokrasi netralitas Max Weber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Acuh tak acuh dan ketidakberpihakan. Teori nilai-nilai belom bahadat. Netralitas ASN suku Dayak mengandung prinsip, mikeh merupakan sikap atau perilaku ASN yang takut melanggar hukum. Baik hukum negara atupun hukum adat. Dengan melanggar aturan pemerintah tentang ketidak netralan individu akan mendapat ganjaran atas perbuatannya; dan mahamen merupan prinsif hidup yang mengatur keseimbangan menjadikan ASN hidup rukun dan damai. Mahamen jika melanggar peraturan dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Netralitas yang ideal yakni ASN memahami hak dan kewajiban. Nilai-nilai Belom Bahadat tidak mengalami pergeseran. ASN berusaha menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan tanpa tenkanan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Netralitas birokrasi yang dibangun berdasarkan prinsif nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi sikap patuh terhadap hukum adat dan hukum negara