UPAYA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MENANGANI KASUS PENGUNGSI AFGHANISTAN DI JAWA TIMUR

Negara Indonesia yang menjadi salah satu pilihan pengungsi Afghanistan dalam mencari perlindungan. Masalah pengungsian internasional menjadi sebuah isu yang belum terselesaikan secara tuntas hingga sekarang. Aspirasi dari keseluruhan pengungsi Afghanistan tersebut bahwa mereka meminta kejelasan haknya untuk di tempatkan di Negara ketiga kepada pihak UNHCR melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Penanganan pengungsi internasional sudah diatur dalam Konvensi 1951 tentang penanganan Pengungsi Internasional. Negara Indonesia belum meratafikasi konvensi 1951 dan Negara Indonesia memiliki Peraturan Presiden no 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi yang menjadi acuan. Urgensi dari penelitian ini bahwa permasalahan pengungsi menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga sekarang menjadi alasan penulis dikarenakan Negara Indonesia tidak berhak untuk menentukan perpindahan pengungsi ke Negara tujuan. Hasil dari penelitian ini memaparkan upaya yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani permasalahan pengungsi internasional. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya dapat melakukan upaya dalam penanganan pengungsi namun tidak memiliki hak untuk menetapkan pemindahan para pengungsi ke negara ketiga yang merupakan hak dan kewajiban UNHCR. Mengenai hal itu, maka teori implementasi kebijakan digunakan untuk membantu memaparkan mengenai upaya Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam menangani kasus pengungsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, hal ini dikarenakan untuk membantu menjabarkan dan menjelaskan permasalahnya dalam penelitian ini.