ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG TERLIKUIDASI MILIK PEMERINTAH DAERAH : Studi Kasus Putusan Nomor 535/PK/Pdt/2018

Aktivitas perbankan tidak terlepas dari adanya permasalahan salah satunya likuidasi. Namun pelaksanaan likuidasi seringkali terjadi pertentangan kewenangan antara LPS dengan Bank Perusahaan Daerah. Pertentangan kewenangan ini terdapat pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dengan Undang-undang Nomor 05 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Penelitian ini menganalisis terkait dengan penyelesaian pertentangan kewenangan antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Perusahaan Daerah serta bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kerugian nasabah dari bank yang terlikuidasi khususnya nasabah Bank Perusahaan Daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan pendekatan yang mengacu pada hukum peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa Solusi yang dapat digunakan dalam pertentangan kewenangan dalam pelaksanaan likuidasi antara Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Ssimpanan dengan Undang-undang tentang Perusahaan Daerah adalah asas Lex Consumen Derogat Legi Cosumte, yang berarti hukum yang satu mengaborsi hukum yang lain. Kemudian yang berwenang melaksanaan likuidasi Bank Perusahaan Daerah adalah Lembaga Penjamin Ssimpanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lalu ditemukan bahwa yang wajib bertanggungjawab atas kerugian nasabah bank yang terlikuidasi adalah pemegang saham lama sesuai Undang-undang Nomor 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.