Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota)

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sebagai objek studi utama, dengan fokus empiris pada praktik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, yang menangani perkara pencemaran nama baik di media sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses penegakan hukum oleh kepolisian, termasuk tahapan laporan, penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan berkas, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Polresta Malang Kota, sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan dokumentasi lapangan, data sekunder dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan kepolisian terkait, dan data tersier sebagai referensi pelengkap. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasi data empiris dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui mekanisme mediasi awal untuk restorative justice, pemeriksaan saksi dan alat bukti elektronik seperti screenshot dan metadata, serta gelar perkara untuk validasi unsur delik, namun dihadapkan pada hambatan internal seperti keterbatasan kompetensi penyidik dalam forensik digital dan sarana prasarana yang minim, serta hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum pelapor dan multitafsir Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebabkan perbedaan interpretasi. Kesimpulan penelitian adalah bahwa penegakan hukum telah berjalan sesuai prinsip due process of law namun masih lamban akibat hambatan struktural dan kultural. Saran yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan penyidik, pengadaan fasilitas digital forensik, koordinasi lintas instansi, serta kampanye literasi hukum digital dan revisi substansi hukum untuk memastikan penegakan hukum yang lebih cepat, adil, dan proporsional.