TRANSFORMASI PESANTREN PASCA-UNDANG-UNDANG PESANTREN NOMOR 18 TAHUN 2019 (STUDY MULTI SITUS PESANTREN DI KABUPATEN NGANJUK)

Pesantren merupakan lembaga khas Indonesia. Pemerintah mulai melakukan
rekognisi dan afirmasi melalui Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019.
Penelit ian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses eksistensi dan konsep
transformasi pondok pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun
2019. Penelit ian ini menggunakan paradigma konstruktivisme melalui pendekatan
kualitat if dengan jenis studi mult i-situs di t iga pesantren di Nganjuk berdasarkan
tipologi pesantren. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara mendalam, dan studi dokumen. Alat analisis data yang digunakan
adalah teori Eksistensi Imre Lakatos untuk membaca keberadaan pesantren dan
konsep transformasinya. Adapun objek yang ditelit i adalah mewakili t ipologi
pesantren, yaitu Salafi yang diwakili oleh Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin,
Modern diwakili oleh Pondok Modern al-Barokah dan Kombinasi yang diwakili
oleh Pondok Pesantren Miftahul Ula Nganjuk. Berdasarkan hasil Observasi,
wawancara dan interview terhadap tiga pesantren, Pondok Pesantren Miftahul
Mubtadiin, Pondok Modern al-Barokah dan Pondok Pesantren Miftahul Ula
Nganjuk dengan total 38 orang yang terdir i atas pimpinan pondok, kiyai dan
pengurus, penelit i menemukan bahwa pesantren tetap eksis sampai sekarang
karena kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diakui
sebagai bagian dari masyarakat. Eksistensi ini melahirkan tipologi pesantren yang
berbeda. Transformasi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh pesantren
Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 . Proses transformasi
disesuaikan dengan ruang lingkup dan fungsi pesantren dalam bidang Pendidikan,
dakwah dan pengembangan masyarakat. Proses transformasi terjadi dalam
kelembagaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Dari proses transformasi ini
diharapkan pesantren mampu menjadi lembaga Pendidikan khas Indonesia yang
mampu bersaing secara kompet itif dengan lembaga lainnya tanpa kehilangan
ident itas dirinya.