RELASI MEDIA CETAK DENGAN PEMERINTAH PROVINSI

Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana relasi yang terjadi antara media cetak lokal khususnya Surat Kabar Harian Kalteng Pos, Surat Kabar Harian Tabengan dan Surat Kabar Harian Palangka Post melakukan relasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memahami pers dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang Pers. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran yang dirumuskan oleh Goerge C Homans dengan paradigma definisi sosial. Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus dan melakukan langkah-langkah studi kasus berdasarkan pendapatnya RK Yin. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dari penelitian diperoleh hasil bahwa tindakan media melakukan pemberitaan diawali dengan panggilan hati nurani untuk menjalankan tugas. Ditindaklanjuti dengan tindakan didasari relasi yang terbentuk berupa kerjasama kontrak halaman. Tindakan itu sejalan dengan keinginan Pemprov Kalteng dan pihak media.
Kemudian tindakan media melakukan pemberitaan sesuai kesepakatan dihargai oleh Pemprov dengan memberikan anggaran kepada media dan tidak dipengaruhi oleh jarak antara tindakan dengan reward.
Reward yang diberikan ke dua belah pihak antara Pemprov Kalteng dengan media diberikan secara teratur dan sedikit banyak mempengaruhi kenetralan media dan pada sebagian sebagain media membuat “tidak berdaya”. Terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Reward teratur mengakibatkan perilaku yang berulang untuk melakukan kerjasama. Setelah melakukan analisa hasil peneltian dan pembahasan penelitian ini dengan bersandar pada teori pertukaran George C Homans maka peneliti menyusun beberapa proposisi yaitu pertama, pertukaran sosial antara pemerintah dan media dalam bentuk kontrak halaman berdampak pada berkurangnya netralitas media dalam menilai kinerja pemerintah. Kedua, pada pertukaran sosial media berupaya memperoleh benefit (keuntungan) yang besar dengan menekan cost sekecil-kecilnya dalam mempertahankan keberlangsungan penerbitannya. Dan ketiga, keteraturan pemberitaan media dan cost yang dikeluarkan pemerintah menentukan keberlangsungan pertukaran sosial antara media dengan pemerintah.