ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN DITINJAU BERDASARKAN DEMOKRASI PILKADA

Pada tahun 2019, Presiden Jokowi Widodo melalui pidatonya menyampaikan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan berbagai pertimbangan salah satunya kemajuan bangsa. Demi memberikan payung hukum, pada tahun 2020 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam perjalanannya, terdapat permasalahan hukum serius salah satunya terkait proses pengangkatan kepala otorita IKN langsung dari Presiden dengan kesepakatan bersama DPR yang kedudukannya setingkat Menteri. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana problematika diangkatnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Presiden ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang? 2) Bagaimana proses yang ideal dalam pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditinjau berdasarkan prinsip ius constituendum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?. Tujuan penelitan ini adalah memberikan penjabaran terkait problematika pertentangan hukum diangkatnya kepala otorita IKN serta analisis terkait dengan proses ideal dalam pengangkatan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap sistem ketatanegraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tiga pendekatan yakni penedekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertentangan hukum pengangkatan kepala otorita IKN ditinjau dari hukum otonomi daerah dan rezim Pilkada, tidak mencerminkan adanya sistem otonomi dan desentralisasi serta tidak adanya check and balances karena tidak adanya DPRD. Sehingga, penting bahwa seyogyanya penangkatan kepala otorita IKN harus sesuai dengan rezim pilkda (melalui proses pilkada) sebagaimana amanat konstitusi. Serta dapat dilakukan juga dengan mekanisme fit and proper guna menghindari abuse of power serta tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme,

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Kepala Otorita, Sistem Ketatanegaran, Rezim Pilkada