ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2025/PN KRG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengujian keabsahan penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan penerapan prinsip proses hukum yang adil, khususnya dalam perkara yang berada dalam rezim hukum pidana khusus di bidang cukai. Perluasan objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menempatkan penetapan tersangka sebagai tindakan yang dapat diuji secara yudisial, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan pendekatan formalistik dalam penilaian hakim praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim praperadilan dalam menilai keabsahan penetapan tersangka pada Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Krg serta mengkaji pandangan advokat terhadap keabsahan penetapan tersangka tersebut berdasarkan praktik pendampingan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui studi dokumen, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan cenderung menitikberatkan pada aspek kewenangan formal penyidik dan keberadaan barang bukti sebagai dasar keabsahan penetapan tersangka, sementara pengujian terhadap keterkaitan rasional antara alat bukti dan subjek yang ditetapkan sebagai tersangka serta perlindungan hak tersangka berdasarkan prinsip proses hukum yang adil dilakukan secara terbatas. Sebaliknya, advokat menilai bahwa penetapan tersangka belum sepenuhnya memenuhi standar bukti permulaan yang cukup dan berpotensi mengabaikan aspek prosedural yang substansial. Pembahasan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara perspektif yudisial dan praktisi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar hakim praperadilan dan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan yang lebih proporsional dan substantif dalam menguji keabsahan penetapan tersangka tanpa melampaui batas kewenangan praperadilan.