PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN PERUMAHAN MELALUI DEVELOPER PERUMAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa pembelian perumahan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan staff BPSK Kota Malang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmia dan dokumen relevan terkait dengan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Malang memiliki peran strategis sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi. Mekanisme penyelesaian yang digunakan meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan BPSK mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama terkait hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi, kepastian hukum, dan perlindungan atas kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku usaha. Meski demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui BPSK menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Dari faktor internal, meliputi keterbatasan kewenangan pada BPSK, minimnya atau keterbatasan anggaran, serta keterbatasan jumlah dan kepastian sumber daya manusia yang kompeten. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu meliputi ketidakhadiran pelaku usaha. Hambatan-hambatan tersebut berdampak negatif terhadap efektivitas BPSK dalam memberikan perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha dan developer agar terciptanya sebuah hubungan yang lebih adil, dan transparan khususnya dalam bidang properti (perumahan).