PELAKSANAAN LELANG HAK TAGIH MILIK BPR DALAM LIKUIDASI(STUDI PEJABAT LELANG KELAS 2 WILAYAH KABUPATEN MALANG)

Penelitian ini membahas secara komprehensif mengenai pelaksanaan lelang hak tagih milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam likuidasi oleh Pejabat Lelang Kelas II di wilayah Kabupaten Malang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan pelaksanaan lelang hak tagih tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Pejabat Lelang Kelas II dalam pelaksanaannya, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yakni dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dikaitkan dengan hasil wawancara terhadap pejabat lelang di wilayah Kabupaten Malang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan realitas empiris yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang hak tagih milik BPR dalam likuidasi oleh Pejabat Lelang Kelas II pada dasarnya telah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung dari pihak BPR yang telah dilikuidasi, kurangnya koordinasi antara pejabat lelang dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta minimnya pemahaman masyarakat dan debitur mengenai mekanisme lelang hak tagih. Tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas II bersifat administratif, perdata, dan pidana apabila terdapat pelanggaran terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas profesional, dan sinergi antarinstansi guna memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi pejabat lelang dalam melaksanakan kewenangannya terhadap aset BPR yang telah dilikuidasi.