JARINGAN RELASI KUASA POLITIK IDENTITAS BERBASIS MODAL SIMBOLIK (Studi Kasus Pada Pemilukada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara)

Relasi kuasa dengan penerapan jaringan politik identitas berbasis modal simbolik dalam
setiap proses politik lokal (Maluku Utara) begitu kental. Ini dapat dicermati dari dinamika
politik lokal yang tak pernah usai. Aktor lokal yang memiliki jejaring dan relasi kuasa, baik
ke pusat maupun ke partai politik kerap mendominasi pengaruhnya hingga ke institusi
birokrasi. Pasca pemekaran wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara, hadir elit-elit lokal
yang tampil secara mengejutkan, Ahmad Hidayat Mus (AHM), dan Abd. Gani Kasuba
(AGK) merupakan aktor lokal sentral memiliki kekuatan modal simbolik dan politik yang
mampu merubah menjadi politik identitas. Dengan track record dalam kepemimpinan politik
sama sekali kurang terdengar, AHM dan AGK tiba-tiba melenting ke gelanggang politik
lokal hingga panggung ke politik nasional. Modal sosial yang telah mereka miliki,
dikumpulkan, dirawat, dan dikembangkan menjadi basis politik identitas. Politik identitas
pun ramai ditanamkan, dikuatkan yang secara tak langsung berpotensi mengecilkan dan
bahkan menghilangkan identitas lain yang hidup di tengah masyarakat. Politik identitas etnis
di Maluku Utara selalu diproduksi untuk meraih dukungan politik dari kelompok etnisnya.
Tampilnya kekuatan identitas etnis pada pilkada Maluku Utara perlahan-lahan menggeser
kekuatan elit (kesultanan dan birokrat) yang selama ini sudah sangat dominan.
Sedangkan untuk relasi kuasa penulis menggunakan Teori Relasi Kuasa menurut
Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai
suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan
juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi
yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerfull dengan powerless.
Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang
mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (deskriptif) yang memusatkan
pada studi kasus, dilakukan penggalian berbagai sumber yang menjadi pertanyaan pada
lokasi penelitian. Hasil pertanyaan penelitian yang ditemukan lalu dieksplorasi dan dikaji
untuk menemukan "benang merah" tentang politik identitas (berbasis etnis dan
marga/keluarga) yang terjadi di Maluku Utara. Obyek penelitian dipusatkan pada Kabupaten
Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Selatan, yang memang secara realitas memiliki
dinamika politik yang sulit diprediksi.
Hasil studi di lapangan menemukan bahwa politik identitas bermain secara dinamis
dan menyesap jauh dan bekerja pada berbagai institusi dengan memanfaatkan modal sosial
(jaringan, norma-norma, kepercayaan) serta modal simbolik yang dimiliki aktor lokal.
Dengan aktivitas yang dilakukan aktor lokal, politik identitas, terutama etnis dan marga di
Maluku Utara masih menjadi basis kuat dalam meraih kekuasaan yang ada.