IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KOTA MALANG

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD sudah tertuang pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang baru dibuat oleh
Kementerian Dalam Negeri.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Penelitian ini terfokus pada beberapa
hal, diantara lain kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Malang dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, bagaimana cara para pelaksana dalam menghadapi kendala tersebut dan
mekanisme-mekanisme di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuan dari
penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah dan mengetahui dampak dari pengimplementasian Sistem
Implementasi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan
Aset Daerah serta efektivitas mekanisme dalam penggunaan aplikasi tersebut.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif yang akan mengkaji Implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang terhadap
Transparansi dalam Penyusunan Anggaran. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dengan menggunakan teori dan konsep dari Van Horn dan Van Metter tentang
Implementasi Kebijakan yang berfokus terhadap 5 poin yakni Standar dan Sasaran
Kebijakan, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi
Antara Organisasi dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwasannya dengan adanya Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah diharapkan bagi Pemerintah Pusat yaitu data-data yang
diperoleh lebih terintegrasi atau satu kesatuan, bagi Badan Keuangan dan Aset
Daerah yaitu adanya kesesuaian antara dokumen penganggaran dengan dokumen
perencanaan, dengan kata lain harapan utama adanya Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari
segi transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.