IMPLEMENTASI PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)

Sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak yang menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah elektronik merupakan salah satu inovasi dari adanya kemajuan teknologi dalam sistem administrasi pertanahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan menganalisis serta menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan sertpikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,studi kepustakaan, studi dokumen yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegiatan Pendaftaran tanah dan Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru juga menghadapi kendala teknis meliputi gangguan sistem serta pembenahan kualitas data pertanahan. Rekomendasi penulis untuk penguatan infrastruktur teknologi, Kementrian ATR/BPN hendaknya mengembangkan sistem aplikasi validasi data pertanahan yang tidak hanya bergantung pada satu sistem induk yang terpusat. Sedangkan untuk peningkatan kualitas data pertanahan, dapat melakukan kolaborasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat agar mempercepat kegiatan validasi data untuk memudahkan pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah elektronik.