ANALISIS YURIDIS PENGATURAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS DALAM PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang Pengaturan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dalam Perspektif Azas Kepastian Hukum . Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan beberapa referensi hukum terkait Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas. asas kepastian hukum yang merupakan salah satu dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan Puskesmas pengaturan Puskesmas sebagai BLUD dalam perpektif asas kepastian hum, juga bagaimana manfaat hukum tata kelola Puskesmas sebagai BLUD untuk pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.Dalam hal landasan hukum pendirian BLUD diatur oleh berbagai aturan perundang-undangan antaran lain.: Undang Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Badan Layanan Umum dan beberapa Peraturan setingkat Menteri. Pada tataran pelaksanaan Puskesmas sebagai BLUD diperlukan aturan-aturan pelaksanaan yang harus disusun dan dipenuhi oleh Kepala Daerah selaku pemilik dan Penanggung jawab BLUD Puskesmas. Ketika aturan-aturan pelaksanaan belum disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, Pejabat BLUD Puskesmas dapat menerapkan aturan tentang diskresi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomo 30 tentang Administrasi Pemerintahan.Diskresi ini diperlukan agar tujuan BLUD Puskesmas untuk lebih fleksibel, efektif dan efisien dalam pelayanan kesehataan yang merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.