PRAKTIK DOKTER GIGI YANG TIDAK KOMPETEN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam peneltian ini adalah bersumber dari data primer yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan Peraturan KKI Nomor 169/KKI/KEP/VII/2023 Tentang Kompetensi Tambahan Kedokteran Gigi Indonesia, data sekunder di mana data diperoleh dari dokumen-dokumen pembantu seperti buku- buku, jurnal/artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa; Pertama, Dalam menjalankan praktik kedokteran gigi, dokter gigi bertanggung jawab melaksanakan kewenangan dengan profesional, menjalankan kompetensi sesuai dengan kode etik kedokteran gigi Indonesia dan sesuai dengan standar profesi kedokteran gigi Indonesia. Dokter gigi memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda dengan dokter gigi spesialis, namun dokter gigi diberikan hak mendapatkan kompetensi tambahan. Kompetensi tambahan dan kewenangan tambahan tersebut selanjutnya dapat dilaksanakan pada daerah-daerah tertentu dan dalam hal ketidakmampuan dokter gigi wajib merujuk pasien pada dokter gigi spesialis. Kedua, perlindungan hukum pasien dapat diberikan dengan pemberian informasi yang jelas terkait dengan kesehatan dan perawatan yang akan diberikan kepada pasien, dokter gigi dalam melindungi pasien dengan mengedepankan hak-hak pasien sesuai yang diamanatkan pada kode etik kedokteran gigi Indonesia. Pasien berhak pula melayangkan aduan pada MKEKG apabila merasa mengalami kerugian terhadap praktik dokter gigi umum yang tidak kompeten.