PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PENDERITA TUBERKULOSIS DI INDONESIA DALAM ASPEK PERATURAN KETENAGAKERJAAN DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Salah satu target isu ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mengakhiri epidemi Tuberkulosis (TB) pada tahun 2030 yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama karena dampaknya yang signifikan. Indonesia menempati posisi ketiga dengan kasus TB terbanyak di dunia, di mana stigma, diskriminasi, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap pasien TB menjadi hambatan serius dalam upaya eliminasi penyakit ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penaggulangan TB di Indonesia dari perspektif perlindungan HAM pasien. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti diskriminasi di tempat kerja yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja yang terdampak TB, serta stigma sosial yang membuat pasien enggan mencari pengobatan. Walaupun terdapat kebijakan hukum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022, implementasi perlindungan ini belum berjalan optimal tidak adanya sanksi serta kurangnya pengawasan dan mekanisme pengaduan yang efektif. Untuk membuat pengaturan hukum penanggulangan TB di Indonesia lebih efektif dalam melindungi HAM penderita, diperlukan perbaikan regulasi terkait penanggulangan TB agar lebih memperhatikan perspektif HAM dan menambahkan sanksi bagi perusahaan atau institusi yang melanggar ketentuan, misalnya memutuskan hubungan kerja dengan pekerja yang menderita TB secara sepihak.