TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2024 (STUDI PADA BAWASLU KABUPATEN MALANG)

Dalam sejarah Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas melakukan proses administratif terhadap kecurangan pemilu meliputi tindak pidana pemilu, penyelengaraan administrasi pemilu, sengketa yang timbul dalam proses penyelengaraan pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 bentuk pelanggaran Pemilu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Temuan dan Laporan. Di Kabupaten Malang selama pemilu 2024 berlangsung terdapat 6 (enam) Temuan dan 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dan 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi. Alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye adalah pelanggaran administrasi yang melanggar paling banyak dan telah ditertibkan oleh Bawaslu sebanyak 15.300 APK dan BK. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk pengumpulan fakta di lapangan dengan objek penelitian mengkaji peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan Kewenangan BAWASLU dalam proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertama, evaluasi terhadap efektivitas penanganan pelanggaran ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu seperti yang diatur dalam UU Pemilu. Kedua, dalam hal penyelesaian Penanganan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye pemilu lemah dalam regulasi yang membuat Bawaslu Kabupaten Malang menghadapi kesulitan dalam hal tindak lanjut penanganannya.