ANALISIS DAMPAK BANTUAN DANA DESA TERHADAP STRUKTUR BIAYA DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI DI DESA BICAK, MOJOKERTO

Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa Bicak, Trowulan Mojokerto, sebanyak 20% dimanfaatkan untuk sektor ketahanan pangan berupa pembangunan Jalan Usaha Tani dan perbaikan saluran irigasi guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian, termasuk usahatani padi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme alokasi Dana Desa untuk mendukung sektor pertanian, menganalisis keefektifan Dana Desa dalam mengurangi biaya produksi usahatani padi, menganalisis dampak penggunaan Dana Desa terhadap pendapatan petani padi dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi petani dalam memanfaatkan Dana Desa secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dari 68 petani padi, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi pemerintah desa dan literatur terkait. Teknik analisis data meliputi regresi linier sederhana dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Bicak mengalokasikan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan sesuai hasil musyawarah desa dalam RKPDes dan ditetapkan dalam APBDes. Bentuk kegiatannya yaitu pembangunan jalan usaha tani 775 Meter dan perbaikan saluran irigasi sepanjang 500 meter, Tembok Penahan Tanah sepanjang 900 meter sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Pembangunan sarana fisik tersebut cukup efektif guna mengurangi biaya produksi usahatani padi para petani di desa bicak sebesar 11,43%, penguran tersebut terjadi untuk biaya pengolahan lahan, tenaga kerja dan penggunaan mesin pompa air. Dampak selanjutnya yaitu pendapatan petani meningkat sebesar 25,30%. Hasil uji t menunjukkan bahwa pembangunan saluran irigasi dan jalan usaha tani berdampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi biaya produksi dan pendapatan petani (p-value = 0,000, α = 0,05). Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam optimalisasi dana desa, petani menyebutkan bahwa kurangnya konsultasi dengan petani dan keterbatasan alokasi anggaran untuk permodalan menjadi kendala mereka selama ini.