KERJASAMA INTERNASIONAL INDONESIA DALAM PENANGANAN ANCAMAN TERORISME PADA PEMEINTAHAN JOKOWI

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai kerjasama internasional Indonesia dalam penanganan ancaman terorisme pada pemerintahan Jokowi. Sejak awal pemerintahan Joko Widodo yaitu pada tahun 2014, telah terjadi beberapa kali ancaman terorisme yang setidaknya terjadi sekali dalam setahun. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang termasuk dalam golongan extra ordinary crime serta termasuk pelanggaran hak asasi manusia atau biasa disebut crime against humanity. Dengan rentetan aksi teror yang masih selalu bertambah pada pemerintahan Jokowi membuktikan bahwa masalah terorisme masih menjadi masalah serius yang memerlukan langkah-langkah yang bijak dalam mengurangi intensitas ancaman terorisme. Kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dalam penanganan ancaman teroris pada pemerintah Jokowi yaitu secara bilateral dan multilateral. Kedua aspek ini sangat penting dalam proses penangan terhadap ancaman terorisme. Bentuk kerjasama bilateral dilakukan melalui kesepakatan atau Memorandum of Understanding dengan negara Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Spanyol. Adapun kerjasama multilateral dilakukan melalui forum ACCT (ASEAN Convention on Counter Teroris), TBP (Terrorism Prevention Branch) UNODC melalui BNPT, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), dan kerjasama dengan The Egmount Group melalui PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Metode deskriptif adalah salah satu jenis metodologi penelitian. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana kerjasama internasional Indonesia dalam penanganan ancaman terorisme pada pemerintahan Jokowi (2014-2022). Indonesia dan negara-negara lain yang bekerja sama secara internasional maupun forum/organisasi Internasional terbukti efektif dalam menangkal dan mengurangi intensitas ancaman terorisme di Indonesia serta membantu pemerintah agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk ancaman yang merugikan Indonesia serta meningkatkan kredibilitas Indonesia di tingkat Internasional dalam keberhasilan dalam memutus rantai-rantai ancaman terorisme di Indonesia.