PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG)

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Reklame.Di wilayah Hukum Kota Malang masih banyak Reklame liar alias tidak memiliki izin terutama pada reklame yang bersifat isidentil atau tidak tetap. Sehingga,penelitian ini akan membahas Bagaimana bentuk Pelanggaran Izin Reklame Di Wilayah Hukum Kota Malang, serta Bagaimana Penegakan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Izin Reklame Di Wilayah Hukum Kota Malang. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosioligis dengan mengumpulkan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan studi lapangan. Dari data yang sudah dikumpulkan selanjutnya di analisa dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penerapan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggraan Reklame masih belum efektif, hal ini dikarenakan meskipun banyaknya penerapan sanksi berupa sanksi administratif tidak mengurangi besarnya pelanggaran izin Reklame di Kota Malang yang melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 pasal 4 Tentang Ketertiban Umum Dan lingkungan Hidup. Dan dalam Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Malang masih belum efektif dikarenakan meskipun banyaknya penerapan sanksi berupa sanksi administratif tidak mengurangi besarnya pelanggaran izin Reklame di Kota Malang. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang hendaknya berupaya menyediakan informasi yang jelas dan mudah di akses tentang aturan penertiban Reklame kepada masyarakat agar pelanggaran terhadap Reklame bisa berkurang. Informasi ini dapat di sebarkan melalui sosialisasi, melalui website resmi milik Pemerintah Kota Malang, atau sosial media resmi milik Pemerintah Kota Malang. Serta dalam menerapkan sanksi bagi para pelanggar reklame yang tidak memiliki izin dapat diberikan sanksi berupa status “Blacklist”(tidak di perkenankan melakukan pemasangan reklame dalam kurun waktu tertentu), bagi reklame/banner yang tidak pada tempatnya tetap di di turunkan karena dapat mengganggu keindahan kota, selanjutnya untuk yang izin nya melebihi batas dapat dikenakan denda atau biaya lebih terhitung dari berakhirnya izin reklame tersebut.