KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG TERIKAT PERJANJIAN KLAUSULA ARBITRASE: Studi Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Dan Putusan No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Konflik norma antara Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengakibatkan inkonsistensi putusan pengadilan dalam perkara kepailitan yang terikat klausula arbitrase. Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby mengutamakan Pasal 303
Undang-Undang Kepailitan, sedangkan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 berpedoman pada Undang-Undang Arbitrase. Rumusan masalah yang digunakan; Pertama, bagaimanakah dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengadili Putusan Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dan Putusan Nomor:
254.K/Pdt.SusPailit/2014 yang terikat perjanjian klausula arbitrase. Kedua, bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam kedua putusan tersebut dan mengevaluasi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang terikat klausula
arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan berdasarkan asas lex specialis specialiteit yang menempatkan Undang-Undang Arbitrase sebagai peraturan yang lebih khusus dalam sengketa kepailitan yang terikat perjanjian arbitrase. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para
pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Arbitrase dan mendorong hakim agar menjadikan Undang-Undang Arbitrase sebagai pedoman utama dalam sengketa kepailitan yang terikat klausula arbitrase. Langkah ini penting untuk menjunjung asas pacta sunt servanda dan mencapai kepastian hukum.