IMPLIKASI HUKUM TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI DALAM KREDIT MACET PADA PUTUSAN NOMOR 186/PDT.G/2022/PN KPN

Penelitian ini diawali dengan putusan Perkara Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 186/Pdt.G/2022/PN Kpn yang menolak gugatan wanprestasi atas suatu perjanjian kredit dengan mempertimbangkan adanya indikasi praktik plafondering dan mencantumkan perjanjian-perjanjian lama. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai Pertimbangan Hakim dan Implikasi Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Wanprestasi Penggugat dalam Putusan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan: Pertama, pendekatan perundang-undangan atau biasa dikenal dengan pendekatan undang-undang, Kedua, pendekatan analisis keputusan dengan mengkaji penerapan norma atau aturan hukum (praktik hukum) di Indonesia, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan No. 186/Pdt.G/2022/PN Kpn. Ketiga, pendekatan konseptual, yaitu dengan menganalisis dan memberikan pandangan berdasarkan teori dan asas hukum. Majelis hakim dalam pertimbangannya masih ragu untuk menentukan adanya praktek Plafondering dan meminta mencantumkan perjanjian-perjanjian lama. Dalam hal a quo telah diputus oleh Majelis Hakim, Kreditur dalam hal ini merasa hakim telah salah dalam mengambil keputusan sehingga menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar.