ANALISIS KRIMINALISASI TENTANG PELAKU PROSTITUSI DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

KUHP saat ini hanya melarang mucikari dalam tindak pidana prostitusi,
pengguna jasa prostitusi dan PSK tidak ada satupun pasal yang melarangnya. Oleh
karena itu diperlukan aturan hukum yang menjerat kedua pelaku tersebut hal
didukungn dengan a;asan banyak korban yang dirugikan dari prostitusi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi pelaku prostitusi dan pekerja seks
komersial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil Penelitian menyatakan Konstruksi pengaturan pemidanaan prostitusi
dalam KUHP lama (UU 1/1946 dengan KUHP baru (1/2023) dalam perspektif
pembaharuan hukum pidana tidak melihat akar permasalahan, hal ini menimbulkan
tidak akan tercipta suatu kebijakan hukum pidana yang baik mengenai tindak pidana
prostitusi. Konstruksi pemidanaan prostitusi yang relevan dengan nilai-nilai
keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana antara lain: Aturan Pemidanaan
Terhadap Pekerja Seks Komersial, aturan pemidanaan terhadap pengguna jasa, dan
rehabilitasi bagi pengguna dan pekerja seks komersial. Urgensi pemidanaan terhadap
pengguna dan penyedia jasa prostitusi demi mewujudkan tujuan pemidanaan harus
dilakukan dengan melakukan pembaharuan hukum yang memberikan sanksi pidana
terhadap pengguna dan pekerja seks komersial