TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DAN BARANG BEKAS DI KOTA MALANG (Studi Implementasi Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014)

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui sama sekali bahwa ada larangan mengenai impor pakaian bekas dan barang bekas dikarenakan tidak adanya edukasi dari Pemerintah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014
Pasal 47 ayat 1 terhadap larangan impor pakaian bekas dan barang bekas di Kota Malang serta mengetahui upaya pengawasan dan upaya penanggulangan Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam mengatasi perdagangan pakaian bekas impor dan barang bekas impor di Kota Malang. Adapun metode yang
digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, bahan studi kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara kepada pelaku usaha serta pembeli pakaian bekas impor dan barang bekas impor. Hasil wawancara yang telah
dilakukan, pelaku usaha rata-rata tidak mengetahui adanya larangan impor pakaian bekas dan barang bekas, pembeli pun tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Sebelum ada teguran maupun tindakan tegas dari Pemerintah setempat, pelaku usaha pakaian bekas impor dan barang bekas impor akan tetap berjualan meskipun sudah mengetahui larangan tersebut. Kemudian, telah dilakukan juga observasi dan wawancara kepada Kepala Bidang Perdagangan Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Malang mengenai pengawasan perdagangan pakaian bekas impor dan barang bekas Impor di Kota Malang ini. Hasil wawancara yang telah dilakukan, Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Malang menyatakan bahwa tidak dapat melakukan teguran maupun tindakan tegas kepada para pelaku usaha pakaian bekas impor dan barang bekas impor dikarenakan belum ada pendelegasian dari Kementrian Perdagangan. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini yakni adanya ketidaksesuaian antara praktek dilapangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak dilaksanakan dengan semestinya dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Malang tidak maksimal dikarenakan alur kerja yang ada. Dengan begitu,
seharusnya dilakukan peninjauan kembali mengenai undang-undang tersebut.