STUDI PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PIDANA DAN PEMINDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN CHINA

ABSTRAKSI

Nama : Moh. Fachrul Fahrudin
NIM : 202010110311166
JUDUL : Studi Perbandingan Hukum Tentang Pidana dan Pemindanaan Terhadap Tindfak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Indonesia dan China
PEMBIMBING : Bapak Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum terkait pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Indonesia dan China. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius di banyak negara, termasuk Indonesia dan China, yang berdampak negatif terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Melalui pendekatan yuridis komparatif, penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan dalam kebijakan penegakan hukum, jenis sanksi pidana, serta sistem pemidanaan di kedua negara. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi terutama merujuk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi mencakup pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti penyitaan aset. Sementara itu, di China, hukum pidana terkait korupsi mengatur hukuman lebih tegas, termasuk ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup, terutama jika kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan melibatkan pejabat tinggi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam memberantas korupsi, pendekatan dan penekanan hukuman yang diterapkan berbeda. China cenderung memberikan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk deterrent, sedangkan Indonesia lebih menekankan pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset. Kesimpulannya, penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lebih lanjut tentang efektifitas pemidanaan di masing-masing negara untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi.