PELAKSANAAN VERIFIKASI VAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Menurut Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 terkait PEMILU, partai politik hanya bisa jadikan peserta pemilu jika mereka yang terpenuhi syarat-syaratnya:
(a) statusnya sebagai badan hukum menurut UU Partai Politik (b) mereka memegang kendali atas seluruh provinsi (c) mereka menguasai 75% dari semua kabupaten atau kota di provinsi tersebut (d) mereka memegang kendali atas 50% Partai politik yang dipimpin harus memiliki anggota setidaknya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (seperseribu) dari total populasi, dan anggota harus mempunyai kartu anggota (g) menjaga kantor pengurus tetap di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, atau kota sampai tahap akhir pemilu (h) memberikan KPU nama, lambang, dan gambar partai politik dan (i) memberikan nomor rekening Dana Kampanye Pemilu. (Ilmiah et al., 2021). Partai politik secara teori terbentuk guna memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya dengan melalui pemilu yang mereka ikuti. Mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melaksanakan peran mereka dalam masyarakat, bahkan ketika mereka memegang kekuasaan atas pemerintahan (Katz & Crotty, 2006: 1-4). Akan tetapi tidak semua partai politik yang berkuasa memiliki hak untuk membedakan diri dari semua partai politik lainnya, termasuk partai politik yang baru didirikan. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan aspek integritas dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan pilihan raya, yang terkadang menyebabkan pelaksanaan pilihan raya yang tidak adil (Cho & Kim, 2016: 3-5). Selain itu, selama pemilu serentak, cendrung UU dibuat oleh partai-partai politik atau individusl yang lolos ambang batas untuk membuat undang-undang yang menguntungkan mereka. Dikabulkannya gugatan masyarakat sipil tentang keharusan verifikasi partai politik menunjukkan hal ini. Peneliti memakai penelitian kualitatif sebagai metode penyelidikannya. Seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2016), Kerangka interpretatif atau hipotetis yang membentuk atau mempengaruhi penilaian suatu isu eksplorasi berhubungan dengan implikasi bahwa orang atau kelompok ikut serta di dalamnya situasi sosial atau kemanusiaan merupakan landasan penelitian kualitatif. Pertanyaan penelitian yang menghasilkan pendapat, sudut pandang, atau penjelasan suatu permasalahan yang mengarah pada penjelasan latar belakang atau proses terjadinya suatu kejadian dapat dijawab melalui penelitian kualitatif.Verifikasi vaktual yang di laksanakan secara langsung oleh pihak KPU untuk memastikan bahwa anggota tersebut sesuai dengan pernyataan yang terdaftar sebagai anggota dan kependudukannya. Sesuai pernyataan ada beberapa anggota partai yang tidak mengakui bahwa dirinya mendaftar sebagai anggota partai dan ada juga anggota yang tidak sesui nama dan alamat. Perbaikan dari pihak KPU akan melaporkan bahwa terdapat beberapa anggota yang tidak penuhi persyaratan. Kemudian dari pihak KPU RI juga memberikan pengumuman kepada para calobn yang sudah memenuhi syarat supaya dilakukan pembagian nomor urut Partai.Dapat disimpulkan bahwa tidak banyak permasalahan besar dalam pelaksanaan proses verifikasi faktual di Kota Batu karena sudah diamanatkan undang-undang dan seluruh 16 parpol yang ikut serta dalam rangka mengikuti pemilu 2024 dinyatakan lolos dan memenuhi syarat. Kalaupun data beberapa anggota tidak sesuai dengan pendataan yang terdaftar, KPU dan partai politik akan menyikapinya dan KPURI akan mengambil keputusan akhir atas penyesuaian apa pun. Meski demikian, KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik dan mematuhi peraturan perundang-undangan.