TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN OTOPSI JENAZAH DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan suatu otopsi, pihak keluarga mempunyai peran penting dalam menyatakan keberatan atau tidak dalam proses otopsi tersebut. Penolakan-penolakan terhadap otopsi yang dilakukan oleh pihak keluarga korban dengan berbagai alasannya masih dapat ditemui. Hal ini tidak bisa disalahkan berdasarkan Pasal 134 KUHAP. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang otopsi jenazah dalam proses pembuktian perkara pidana, serta bagaimana hak dan kewajiban keluarga korban kejahatan yang menolak permohonan otopsi dalam rangka pembuktian perkara pidana. UHP dan KUHAP telah mengatur secara detail tentang pelaksanaan otopsi jenazah yakni dengan permintaan Visum et Repertum yang dilakukan oleh penyidik dan ditujukan kepada dokter untuk kepentingan peradilan.