ANALISIS TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) SHM NO. 15 DENGAN SHGB NO. 2663 BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa demi bahwa demi memberikan kepastian hukum oleh Pemerintah maka harus dilakukan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diterbitkan sertifikat tanah. Namun tak jarang pulang sering terjadi tumpang tindih dalam sertifikat tanah di Indonesia seperti halnya sengketa tanah antara SHM 15 yang tumpang tindih dengan SHGB 2663 yang diproses hingga Peninjauan Kembali Kedua. Sehingga terumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penerbitan sertifikat ganda hak milik dan hak guna bangunan? dan Bagaimana kepastian hukum penerbitan serfitikat ganda SHM No. 15 dan SHGB No.2663 bagi para pihak didasarkan pada Asas Kepastian Hukum?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari kepustakaan. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis hakim di tingkat pertama dan tingkat peninjauan kembali adalah tidak sesuai sehingga memberikan ketidakpastian hukum terhadap para pihak yang bersangkutan, serta pernerbitan setifikat ganda telah diterbitkan dengan tidak cermat dan tidak teliti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.