PENULISAN HUKUM / SKRIPSI PERMASALAHAN HUKUM UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN HAK DESAIN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF UU NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Kerajinan Ukir Kayu Jati di Bojonegoro)

NAFI’UDDIN, AGUS (2007) PENULISAN HUKUM / SKRIPSI PERMASALAHAN HUKUM UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN HAK DESAIN INDUSTRI DALAM PERSPEKTIF UU NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Kerajinan Ukir Kayu Jati di Bojonegoro). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENULISAN_HUKUM_SKRIPSI_PERMASALAHAN_HUKUM.pdf

Download (135kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum untuk mendapatkan pengakuan hak Desain Industri ditinjau dari UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dimana sampai saat ini perlindungan hukum pada tingkatan pengrajin masih sangat kurang, untuk itu perlu adanya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang adanya UU Desain Industri, untuk mengetahui bagaimana prosedur hukumnya serta permasalahan-permasalahan apa saja untuk mendapatkan pengakuan Hak Desain Industri dalam perspektif UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu menitikberatkan pada peraturan tentang UU Desain Industri dan teori-teori yang berkaitan dalam kerangka hukum Hak Kekakayaan Intelektual khususnya Desain Industri yang kemudian dikaitkan dengan konsisi nyata dilapangan sehingga menghasilkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang tepat. Melalui penelitian mendalam dan sangat teliti, peneliltian ini mendapatkan hasil, bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro sampai saat ini belum mendapatkan hasil optimal,hal tersebut dapat dilihat dari 58 unit usaha yang ada pada sentra kerajinan ukir kayu jati di Bojonegoro hanya 1 yang bersedia untuk mendaftarkan hasil Desain Industrinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pendampingan untuk proses sosialisasi oleh DIRJEN HKI pada tiap-tiap daerah. Selain hal tersebut lamanya proses pengurusan yaitu paling cepat 7 (tujuh) bulan membuat keengganan bagi pendesain untuk mendaftarkan Desain Industrinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pendesain tentang adanya UU Desain Industri masih kurang hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindag Kab. Bojonegoro, Sehingga sebagian besar pendesain belum mendaftarkan Desain Industrinya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 25 Jun 2012 04:23
Last Modified: 25 Jun 2012 04:23
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9367

Actions (login required)

View Item View Item