PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Lobuk Kacamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

MUJIB, ABD. (2007) PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Lobuk Kacamatan Bluto Kabupaten Sumenep). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENGAWASAN_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_DALAM_PELAKSANAAN_PEMERINTAHAN_DESA.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun Cheks and Balances serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas dalam kebijakan tentang desa. Badan permusyawaratan Desa mempunyai beberapa fungsi dan wewenang melakukan pengawasan, diantaranya pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, dan pembangunan yang dilaksanakan didesa. Untuk Desa Lobuk khususnya dan Kabupaten Sumenep umumnya, keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari wakil masyarakat tiap-tiap dusun berdasarkan jumlah penduduk yang mencerminkan kalangan adat, tokoh agama, golongan, profesi, tokoh pemuda dan unsur pemuka masyarakat lainnya. Seiring dengan perjalanan Badan Permusyawaratan Desa yang bisa dibilang masih muda dan keanggotaannya merupakan wakil-wakil dari masyarakat maka masyarakat Desa Lobuk berharap Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan kinerjanya dengan baik. Pengawasan adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya. Pedoman dalam membahas semua itu maka selain diuraikan tentang konsep pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, beserta keseluruhannya juga diuraikan tentang unsur-unsur yang ada dalam Pemerintah Desa. Penelitian tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep) bertujuan untuk mendeskripsikan sejauhmana pelaksanaan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta untuk mengetahui hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan studi literature. Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa yaitu pada pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan lapangan serta pengawasan dari mesyarakat, dan intensitas pengawasannya dilakukan tiap enam bulan. Pada pelaksanaan APBDes melakukan pengawasan administrasi dengan melakukan pengecekan dan penilaian terhadap pengguanaan dan pengeluaran serta peneriamaan APBDes, intensitas pengawasannya setiap satu bulan dengan melihat pada belanja rutin, setiap tiga bulan memantau pada laporan keuangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, dan melakukan pengawasan pada laporan pelaksanaan APBDes setiap tahun. Pengawasan dilapangan juga dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Lobuk pada waktu mengawasi pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, intensitas pengawasan pada pelaksanaan Keputusan Kepala Desa dilakukan sebelum dan setelah Keputusan Kepala Desa dikeluarkan hal ini dilakukan untuk menghindari pelanggaran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Sedangkan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan pengawasan yang digunakan adalah pengawasan lapangan dan pengawasan masyarakat, intensitas pengawasannya setiap enam bulan sekali untuk melihat perkembangan pembangunan di Desa Lobuk dan setiap ada pelaksanaan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa Lobuk sudah melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik walaupun belum maksimal. Dalam melaksanakan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa masih menemukan hambatan, hambatan tersebut adalah kurangnya kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa untuk memberhentikan Kepala Desa jika melakukan pelanggaran. Namun dalam melaksanakan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa tidak terpengaruh oleh besarnya gaji yang diterima, karena mereka bertugas umtuk pengabdian kepada masyarakat yang telah memilihnya menjadi anggota Badan permusyawaratan Desa.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 22 Jun 2012 02:59
Last Modified: 22 Jun 2012 02:59
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9039

Actions (login required)

View Item View Item